acehbaru.com | Banda Aceh – Jumlah KTP syarat maju jalur perseorangan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dari tiga pasangan yang telah menyerahkan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Zaini Abdullah –Nasruddin adalah pemenangnya. Minggu, 7 Agustus 2016
Pasangan Zakaria-Alaidinsyah hanya menyerahkan 154.736 KTP, Pasangan Abdullah Puteh-Sayed Usab menyerahkan 188.459 dukungan KTP, sementara Zaini Abdullah – Nasaruddin berhasil menandingi keduanya, dengan jumlah 201.150 fotokopi KTP dukungan
“Dukungan ini tersebar di 23 kabupaten/kota atau 4.665 desa,” kata Fauzan saat berbicara kepada media di KIP Aceh, Minggu.
Dia menambahkan KTP tersebut terbanyak berasal dari tiga kabupaten yaitu dari Pidie, Aceh Selatan dan Aceh Utara. Para pemberi dukungan paling banyak berusia 30-39 yang jumlahnya mencapai 54.047 lembar, peringkat kedua ditempati masyarakat yang berusia 40-49 mencapai jumlah 48.450 lembar. Dan usia muda 20-29 menyerahkan dukungan sebanyak 37.605 KTP, terakhir untuk usia 50-60 tahun sebanyak 32.230 lembar.
Zaini Abdullah merupakan pentolan Gerakan Aceh Merdeka, yang saat ini menjabat gubernur Aceh. Ia terpilih sebagai gubernur dalam pilkada 9 April 2012 setelah berpasangan dengan Muzakir Manaf, yang diusung Partai Aceh.
Di organisasi GAM, Zaini menduduku posisi Menteri Luar Negeri dan menjadi salah seorang juru runding dalam perundingan damai antara GAM dan RI di Helsinki, 2005. Ia merupakan tangan kanan Hasan Tiro, pendiri GAM. Pada pilkada 2017 ini, Zaini memilih menggunakan jalur perseorangan –sebuah jalur yang pada pilkada 2012 lalu ditentangnya.
Zaini beralasan “karena bagi saya hanya ada satu partai, yaitu Partai Aceh.” Pada 2007 lalu, Zaini ikut membidani lahirnya Partai Aceh sebagai salah satu partai politik lokal. Namun, perbedaan pandangan dengan sejumlah petinggi lainnya, ia terpental dari posisi tuha peut Partai Aceh. Zaini akhirnya memilih mundur dari partai yang dibidaninya itu.
Keinginan maju untuk kedua kalinya dalam pilkada oleh Zaini disebut dengan “membawa harapan rakyat terhadap Aceh hingga 2022 dan semangat menjaga perdamaian”. (ima/AK)
