acehbaru.com | Idi – Ketua Aceh Human Foundation Abdul Hadi Abidin menilai kondisi ekonomi rakyat Aceh masih terpuruk, genap 10 tahun perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 15 Agustus 2005, di di Helsinki, Finlandia.
“Sudah 10 tahun damai, kondisi rakyat Aceh masih terpuruk, miskin dan sengsara. Kesenjangan sosial masih sangat kuat antara rakyat jelata dengan elit berkuasa” kata Abdul Hadi, di Langsa, Jum’at, 14 Agustus 2015.
Menurut dia, pasca perdamaian Aceh, kesejahteraan hanya dinikmati oleh mereka ditampuk kekuasaan, baik gubernur, bupati, walikota, sanak famili dan kerabat mereka. Sedangkan rakyat masih merasakan bagaimana sulitnya menggais rezeki, tidak tersedianya lapangan kerja, perekonomian rakyat sangat terjepit.
Dia menilai Aceh sudah tepat dikatagorikan sebagai laboratorium perdamaian tanpa keadilan. Pasalnya, masih banyak mantan kombatan GAM yang menuntut keadilan dari pemerintah. Mereka beraksi dengan senjata ataupun dengan melakukan demontrasi yang terjadi hampir diseluruh pelosok “Serambi Mekkah.”
“Pemerintah Aceh ibarat api dalam sekam, kelihatan manis diluar saja, pemerintah haus dengan penghargaan, tapi elergi dengan kritikan,” ketus Hadi.
Karenanya, Hadi berharap dengan masa jabatan Gubernur yang tersisa 2 tahun ke depan dapat memperbaiki kinerja dan kewajiban memenuhi kebutuhan keadilan dan kesejahteraan. Dan Pemerintah Aceh diminta bertanggung jawab terhadap realisasi MoU Hilsinki, termasuk janji janji saat kampanye.
| ALM |
