acehbaru.com | Banda Aceh – Panwaslih Provinsi Aceh berkolaborasi dengan DPD Ikatan Alumni Lemhannas Aceh menggelar seminar penegakan hukum bertajuk “Pemilu Demokratis Membangun Politik Kebangsaan”, Rabu 27 Desember 2023, di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.
Selain menghadirkan perwakilan partai politik, tim kampanye capres-cawapres, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari LSM serta komunitas pemuda.
Sementara itu para narasumber yang dihadirkan adalah guru besar USK, Prof. Apridar, penggiat HAM Dr. Otto Syamsuddin, Komisioner KIP Aceh, Mirza serta Komisioner Bawaslu Aceh, Fahrul Rizha Yusuf. Dan dipandu oleh Misdarul Ihsan bertindak sebagai host pada kegiatan ini.
Diskusi mengulas tentang membangun kesadaran publik untuk terlibat mengawal pemilu sebagai bagian membangun peradaban politik kebangsaan.
Para pihak sepakat dalam mengawal pemilu butuh sinergisitas dan kolaborasi antara komponen lembaga dengan masyarakat sipil.
Sementara itu para konstentan juga dianggap memegang peran penting, termasuk pemerintah, unsur masyarakat sipil, dalam fungsinya melakukan pendidikan politik yang mencerdaskan serta penuh dengan gagasan.
Komisioner Bawaslu Aceh, Fahrul Rizha Yusuf mengatakan, diskusi ini sebenarnya ingin mendorong kesadaran para pihak untuk secara bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
“Jadi pemilu adalah cerminan kita membangun tatanan politik kedepan, kita inign membangkitkan kesadaran para pihak termasuk masyarakat mengawalnya.” Ternag Fahrul.
Menurut Fahrul, tugas mengawal pemilu tidak sebatas menjadi tanggung jawab penyelnggara, tapi juga para kontestan, parati politik, oemerintah serta masyarakat.
“Kita berharap peserta diskusi melanjutkan pengetahuan ide dan gagasan kontrukstif ke komunitas masing-masing, ke internal partainya dan lain lain. Jadi untuk menghindari praktek-praktek yang dilarang dalam undang-udang.” Ungkap Fahrul.
Prof. Apridar pemilu memainkan peran kunci dalam membangun gagasan atau ideologi politik. Melalui kampanye pemilu, para kandidat dan peserta pemilu berkomunikasi dengan pemilih, mempresentasikan program mereka, dan mengajukan ide-ide untuk meraih dukungan.
Ini tidak hanya membentuk pandangan politik masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang untuk diskusi dan debat yang dapat memperkaya gagasan politik dalam suatu peradaban. Semua komponen punya peran dalam pemilu mencerdaskan masyarakat politik. Informasi yang disajikan penting untuk partisipasi dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat.
Pemilu yang telah berlangsung lama harus menjadi intrumen etika politik yang menghargai integritas, dan kerja sama membangun budaya politik yang positif. Sehingga fenomena politik uang, kecurangan-kecurangan yang terjadi ketika pemilu harus ditindak oleh pengawas pemilu, publikasi saja siapa partai politik yang paling banyak melanggar aturan pemilu.
Sehingga anggota DPR yang terpilih KIP dan Bawaslu harus kawal ketat termasuk rekam jejak mereka yang terpilih nanti sebagai tanggung jawab moral penyelenggara pemilu, pemilih dan partai. Dinamika pemilihpun juga sembarut, memilih calon karena uang sehingga yang terpilihpun tidak lagi memikirkan rakyat Ketika sudah duduk di parlemen. Ungkap Otto Syamsuddin Ishak.
Mirza, Komisioner KIP Aceh Penyelenggara pemilu harus independent dalam menyelenggarakan pemilu untuk mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu bagian dari Pendidikan politik. (**)
