acehbaru.com | Lhokseumawe – Hasrat besar (misi) Akademi Kesehatan (Akkes) Pemda Aceh Utara untuk mengembangkan program studi secara inovatif, kreatif, dan sinergis berdasarkan tuntutan profesionalisme dan issue global ternyata masih bisa dikatakan nafsu besar tenaga kurang atau kampus ‘uet jaloe toh kapai.
Betapa tidak ratusan bahkan ribuan orang tua dibuat resah setelah mengeluarkan biaya besar saat kuliah anaknya disana, bahkan bila dikampung-kampung kalau ditanya sama kerabat, saudara atau tetangga dengan bangga mereka mengatakan “aneuk dara lon bak akper ato akbid buket rata ijak kuliah” bila ditanya, kalo tidak ditanya mana mungkin dijawab, nanti dibilang gila lagi.
Syahdan, bermula kampus ‘uet jaloe toh kapay tersebut lahir baru-baru ini akibat ketahuan tidak terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau sering disingkat (BAN-PT). Kiban cara tateupue? Hai pue kiban, bek soesah, yang pasti hana payah jak u Jakareuta hare, jinoe ken ka canggih, neuklik nyoe (Cek akreditasi online) mantong lheuh nyan neuklik-klik jue keudroeneh.
Seperti yang dilansir aceh.tribunnews, Sejumlah lulusan Diploma III (D-3) bidang Kesehatan mengaku kecewa pada panitia penerimaan CPNS di Kantor BKPP Provinsi Aceh. Pasalnya, berkas yang mereka ajukan ditolak oleh panitia karena alasan akreditasi kampus lulusan D-3 Kesehatan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Seorang lulusan Diploma III Kesehatan, Teuku Zulkarnain mengatakan, saat melengkapi berkas CPNS, ia sudah melampirkan rekom dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikud), rekom kampus, dan juga legalitas akreditasi yang masih berlaku sesuai SK Kemenkes dan Kemendikbud. Tapi, ia sangat kecewa karena panitia menolak berkas miliknya.
“Apakah benar keputusan Kemenkes dan rekom Kemendikbud tentang akreditasi kampus kami, tidak berlaku untuk melengkapi persyaratan formasi CPNS Provinsi Aceh 2014? Kalau benar, sangat disayangkan karena akan banyak formasi bidang Kesehatan CPNS 2014 di Pemerintah Aceh kosong, karena tidak ada yang bisa ikut tes,” ujar Zulkarnain. Rabu 24 September 2014.
Ia mengharapkan, Pemerintah Provinsi Aceh segera menentukan jalan keluarnya, agar lulusan kampus D-III Kesehatan yang saat ini memegang akreditas Kemenkes, bisa ikut serta pada CPNS tahun ini. Di beberapa kabupaten/kota lain di Aceh, katanya, sama sekali tidak meminta surat akreditasi kampus untuk persyaratan administrasinya.
Lia, lulusan D-3 kesehatan lainnya juga menyatakan kekecewaannya pada panitia penerimaan CPNS Provinsi Aceh. Menurut Lia, kebanyakan lulusan D-3 Kesehatan di Aceh kuliah di kampus-kampus yang berakreditas Kemenkes. Seharusnya panitia menyesuaikan dengan keadaan daerah.
“Kami sangat menyayangkan jika ini tetap diberlakukan, karena kami akan gagal ikut tes CPNS tahun ini. Kami meminta kebijakan Pak Gubernur untuk tidak membandingkan antara akreditasi BAN PT dan Kemenkes karena sama-sama dari Dikti,” ujarnya.
Pendaftar CPNS lainnya, Mirna juga mengakui berkas lamarannya ditolak. “Pendaftar lulusan D-3 Kesehatan untuk CPNS Provinsi Aceh yang hari pertama, sudah diterima oleh panitia. Tapi panitia tidak melanjutkan, dan yang sudah mendaftar berkasnya tidak dimasukkan ke program mereka, karena menurut panitia belum pasti mereka diterima. Saat ditanya, panitia juga tidak bisa memberikan kepastian,” kata Mirna kecewa.
Akreditasi B Keperawatan kampus Pemkab Aceh Utara itu sebenarnya kadaluarsa tahun 2016, namun apa dikata penerapa akreditasi sebagai syarat adalah Pemerintah Aceh, mereka tidak tau kalau didaerahnya belum siap dengan sejuta syarat biar kelihatan lagak orang professional dan akuntabel.
Bila pemerintah mengevaluasi atau membuat pemetaan potensi dan masalah hingga metode penyelesaian masalah hingga masalah mampu diselesaikan terlebih dahulu, ya ka teunte awak nyoe hana payah woe ngen likoet wate jak daftar PNS baroesa? Nyoe ken meunan, ban-ban galak laju, dikira didaerah ini jelas x apah? | ISB | aceh.tribunnews |
